Myanmar semakin mencekam, korban tewas jadi 126 orang (foto: AP Photo)
Myanmar semakin mencekam, korban tewas jadi 126 orang (foto: AP Photo)

DOMIGADO, Internasional Konflik di Myanmar semakin mencekam. Terbaru dikabarkan korban atas kekejaman junta militer Myanmar bertambah menjadi 126 orang. Lembaga pemantau hak asasi manusia, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan, korban tewas akibat bentrokan pedemo anti-junta militer Myanmar dan aparat keamanan sejak kudeta berlangsung. Sebanyak 22 korban pengunjuk rasa anti-kudeta dan seorang anggota polisi tewas dalam bentrokan di kota industri Hlaingthaya, utara Myanmar, pada Minggu (14/3).

Dilansir dari laman CNNIndonesia, pasukan keamanan dilaporkan menembaki pengunjuk rasa di Hlaingthaya yang merupakan rumah bagi mayoritas imigran di Myanmar. “Mengerikan. Orang-orang ditembak di depan mata saya. Itu tidak akan pernah hilang dari ingatan saya,” kata seorang pewarta foto di tempat kejadian yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Reuters.

Kedutaan Besar China di Myanmar melaporkan banyak warga negaranya yang menjadi staf di pabrik-pabrik itu terluka dan terperangkap akibat pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok penyerang tak dikenal. Selama ini, China merupakan sekutu dekat Myanmar dan dipandang mendukung junta militer negara tersebut.

Media setempat melaporkan, asap membubung dari kawasan industri, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di pinggiran kota yang merupakan rumah bagi para migran dari seluruh negeri. Kedutaan Besar China menyebut kerusakan akibat  serangan terhadap pabrik-pabrik yang didanai China “sangat parah”. Namun, mereka tidak membuat pernyataan tentang korban tewas.

“China mendesak Myanmar untuk mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan menjamin keselamatan jiwa dan properti perusahaan dan personel China di Myanmar,” tulis pernyataan resmi kedutaan China.

Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembakaran pabrik. Akibat kerusuhan tersebut, angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) memberlakukan darurat militer di Hlaingthaya dan distrik lainnya di Yangon. Stasiun televisi junta militer, Myawadday, mengatakan aparat keamanan segera bertindak meredam kerusuhan dan pembakaran keempat pabrik China di Hlaingthaya.

Sementara itu, 16 pedemo anti-junta militer lainnya tewas dalam bentrokan yang terjadi pada beberapa kota lainnya. AAPP mengatakan akhir pekan lalu menjadi bentrokan berdarah paling parah sejak kudeta 1 Februari lalu. Jumlah kematian selama akhir pekan lalu itu menjadikan total korban tewas selama protes anti-kudeta menjadi 126 orang. AAPP juga mengatakan sejauh ini sebanyak 2.150 orang telah ditahan sejak 1 Februari lalu. Sebanyak sekitar 300 orang kabarnya telah dibebaskan.

Polisi Myanmar diperintahkan tembak pendemo ditempat

Polisi Myanmar dipersenjatai lengkap untuk mengawal demonstrasi anti kudeta (foto: AP Photo)
Polisi Myanmar dipersenjatai lengkap untuk mengawal demonstrasi anti kudeta (foto: AP Photo)

Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah polisi Myanmar mengaku diperintah menembak mati demonstran anti-kudeta, namun mereka menolak dan memilih lari ke India. Tha Peng adalah salah satu polisi yang menolak saat diperintah menembak demonstran dengan senapan mesin ringan di Kota Khampat, Myanmar pada 27 Februari.

“Keesokan harinya, seorang petugas menelepon untuk menanyakan apakah saya akan menembak,” katanya. Namun, laki-laki berusia 27 tahun itu kembali menolak dan mengundurkan diri dari kepolisian.

Pada 1 Maret, Tha Peng meninggalkan rumah dan keluarganya di Khampat. Ia melakukan perjalanan selama tiga hari, di waktu malam hari untuk menghindari deteksi atau patroli dari aparat, sebelum menyeberang ke negara bagian Mizoram timur laut India. “Saya tidak punya pilihan,” kata Tha Peng kepada Reuters.

Dia hanya memberikan sebagian namanya untuk melindungi identitas. Reuters melihat KTP yang mengkonfirmasi nama tersebut. Tha Peng menyebut dia dan enam rekannya tidak mematuhi perintah atasan saat 27 Februari lalu. Menurut dokumen internal polisi rahasia yang dilihat Reuters, deskripsi kejadian Tha Peng sama dengan yang diberikan polisi di Mizoram pada 1 Maret oleh polisi Myanmar lainnya dan tiga polisi yang menyeberang ke India.

“… militer menekan pasukan polisi yang kebanyakan adalah polisi untuk menghadapi masyarakat,” kata mereka dalam dokumen rahasia polisi. Dokumen tersebut ditulis oleh petugas polisi Mizoram dan memberikan rincian biografi keempat individu tersebut serta alasan melarikan diri.

“Karena gerakan pembangkangan sipil mendapatkan momentum dan protes yang digelar oleh pengunjuk rasa anti-kudeta di berbagai tempat, kami diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa,” kata polisi Myanmar yang melarikan diri ke India dalam pernyataan bersama kepada polisi Mizoram. “Dalam skenario seperti itu, kami tidak punya nyali untuk menembak orang-orang kami sendiri yang merupakan demonstran damai,” ujar mereka.

Korban tewas berjatuhan, pemerintahan sipil Myanmar memberontak

Wakil Presiden Myanmar Mahn Win Khaing Than (foto: youtube)
Wakil Presiden Myanmar Mahn Win Khaing Than (foto: youtube)

Wakil Presiden Myanmar yang ditunjuk parlemen untuk memimpin pemerintahan sipil paralel negara itu, Mahn Win Khaing Than, bersumpah akan mencapai “revolusi” untuk menggulingkan junta militer.

Khaing Than berbicara kepada publik untuk pertama kali, Sabtu (13/3) dari lokasi persembunyiannya. Saat ini, Than sedang dalam pelarian bersama dengan sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang seharusnya berkuasa.

“Ini adalah masa paling kelam bagi bangsa dan fajar sudah dekat,” kata Than kepada publik melalui Facebook. Khaing Than ditunjuk sebagai wakil presiden oleh Komite untuk Wakili Pyidaungsu Hlutaw (CRPH) yang mengakui sebagai pemerintahan Myanmar yang sah saat ini dan menolak junta militer.

“Untuk membentuk demokrasi federal, yang benar-benar diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita,” kata Khaing Than .

Dia mengatakan CRPH akan “berusaha untuk membuat undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri” dan bahwa administrasi publik akan ditangani oleh “tim administrasi rakyat sementara”.