Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bagaimana sebenarnya skema pemberian insentif ‘libur’ nyicil kredit bagi masyarakat yang pendapatannya terkena dampak virus Corona (COVID-19). Isentif ini masuk dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang berlaku mulai 13 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021.

Dilansir dari laman Detik Finance (08/04/2020), Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi menuturkan, masih banyak kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat terkait dengan insentif keringanan pembayaran pembiayaan kredit ini.

“Memang betul perlu ada sosialisasi, terjadi salah persepsi, pada waktu itu ada pada situasi yang mendapatkan restrukturisasi mereka yang terkena COVID-19 tapi setelah itu berita itu diralat. Yang betul yang bisa mendapatkan restrukturisasi itu adalah mereka yang usahanya, penghasilannya terdampak karena COVID-19,” kata Riswinandi saat raker bersama Komisi XI secara Virtual, Jakarta, Selasa (7/4/2020).

OJK telah memberikan keringanan pembayaran cicilan maksimum 1 tahun. Dengan skema keringanan seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, konversi atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dan sesuai kesepakatan baru.

Namun perlu diingat, libur cicilan di sini bukan berarti setop bayar sama sekali. Melainkan, pembayaran kredit itu bisa ditunda untuk beberapa waktu dan kewajiban pembayaran tetap harus dilunasi atau diselesaikan.

Riswinandi mencatat ada 138 perusahaan pembiayaan alias leasing yang siap memberikan ‘libur bayar’ cicilan kepada para nasabahnya. Hanya saja proses tersebut harus sama-sama dibuktikan dengan data yang valid, baik dari leasing maupun dari nasabahnya. Pencocokan data ini, kata Riswinandi membuat pelaksanaan pemberian stimulus menjadi tersendat. Apalagi masih ada informasi dari para nasabah jika para debt collector tetap melakukan kegiatannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengaku masyarakat bisa memproses keringanan pembayaran cicilan melalui website atau platform yang disediakan masing-masing perusahaan leasing alias online.

“Ini kami memonitor dengan rutin dan sangat detil di lapangan, supaya masyarakat paham dan kita beri imbauan masyarakat tidak perlu datang, cukup dengan online, dan juga bahwa ini setiap nasabah skemanya bisa berbeda-beda,” kata Wimboh saat raker lanjutan dengan Komisi XI DPR secara virtual, Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Dia pun meminta agar masyarakat memastikan pinjaman atau kredit yang diambilnya berasal dari perusahaan leasing. Sebab, masih ada yang meminta relaksasi ini namun ternyata pembiayaannya berasal dari non lembaga keuangan.

Meski demikian dirinya mengaku mencarikan solusi kepada permasalahan yang muncul di lapangan selama pelaksanaan pemberian insentif ini. Yang pasti, kata Wimboh OJK meminta kegiatan penarikan kendaraan oleh debt collector harus dihentikan.

Riswinandi mengatakan salah satu kendala yang dihadapi perusahaan pembiayaan adalah mengenai data yang valid. Pasalnya masih ditemukan bahwa peminjam sudah tidak lagi memegang barang jaminannya, hingga peminjam sulit dihubungi oleh pihak leasing.

Oleh karena itu, Riswinandi mengaku pihaknya bekerja sama dengan Gojek dan Grab untuk mendata nasabah khusus pengemudi online baik motor maupun mobil. Dengan kerja sama antara OJK dengan Gojek dan Grab, Riswinandi berharap perusahaan leasing dapat dengan mudah mencocokan data bagi para nasabah yang memanfaatkan fasilitas restrukturisasi kredit.

Upaya mencocokan data nantinya pihak Gojek dan Grab melaporkan mengenai biodata, nomor polisi kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka kendaraan yang dimilikinya.

“Data ini bisa digunakan perusahaan pembiayaan untuk mencari sebenarnya masing-masing pengemudi ini menjadi nasabah perusahaan pembiayaan yang mana, karena dari asosiasi ini ada aplikasi yang dipakai seluruh perusahaan, jadi kalau ada data itu akan diketahui nama peminjamnya,” ungkapnya.

Selain itu, OJK juga menjelaskan bahwa relaksasi penundaan cicilan kredit ke bank juga bisa dinikmati oleh nasabah KPR yang terdampak pandemi virus corona (covid-19), baik langsung maupun tidak langsung. Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan bahwa keringanan itu akan bergantung masing-masing bank menilai debitur.

“Tentunya, bergantung bank menilai masing-masing debitur, agar tidak ada penumpang gelap. Hanya yang betul-betul terdampak (covid-19) yang mendapatkan relaksasi itu,” ujarnya lewat teleconference, Minggu (5/4).

Selain itu, Heru melanjutkan nasabah korporasi atau perusahaan dengan plafon kredit di atas Rp10 miliar juga dapat mengajukan keringanan. Keringanan berupa restrukturisasi bunga, pinjaman pokok, atau jangka waktu pinjaman.

Pun demikian, ia berharap debitur yang masih mampu membayar dan arus kasnya tidak terdampak, untuk tetap membayar dan tidak meminta keringanan berlebihan, mengingat bank pun membutuhkan kelancaran pembayaran nasabah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan bahwa POJK Nomor 11/POJK.03/2020 soal Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 memberikan relaksasi bank bank dan debitur dengan pinjaman di atas Rp10 miliar.

“Namun, tetap selektif dan debitur tetap harus mau mengupayakan pemenuhan kewajibannya agar bank tidak mengalami kendala likuiditas,” jelasnya.