Ilustrasi sidang PBB, Vanuatu usik Indonesia kembali, Diplomat muda kembali unjuk gigi (foto: AP/Eskinder Debebe)
Ilustrasi, sidang PBB, Vanuatu usik Indonesia kembali, Diplomat muda kembali unjuk gigi (foto: AP/Eskinder Debebe)

DOMIGADO – Vanuatu kembali tuding Indonesia lakukan pelanggaran HAM di Papua. Tudingan Vanuatu tersebut disampaikan dalam Sidang Umum PBB. Hal ini tak ayal membuat Diplomat muda Indonesia sebagai perwakilan pemerintah bereaksi keras. Menggunakan hak jawab pertama, diplomat Indonesia menyebut tuduhan Vanuatu tidak berdasar dan menuntut negara Pasifik itu untuk berhenti mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menanggapi Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman yang menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua, dan masih berlanjut hingga saat ini. Menurut Silvany, Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri. Dia menegaskan Vanuatu bukanlah perwakilan masyarakat Papua.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany dalam cuplikan video resmi PBB.

“Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami prinsip fundamental Piagam PBB,” kata Silvany dalam pidato di akun YouTube resmi PBB, Minggu (27/9).

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman sebelumnya menyebut bahwa dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.

Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia. “Saya meminta pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik,” ujar dia.

Hampir tiap tahun Vanuatu singgung isu HAM di Papua

Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman di sidang umum PBB (foto: Youtube/United Nation)
Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman di sidang umum PBB (foto: Youtube/United Nation)

Tudingan pelanggaran Ham oleh pemerintah Indonesia kepada warga Papua oleh Vanuatu bukanlah pertama kalinya. Hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM Papua. Indonesia sendiri menganggap Vanuatu sebagai negara pendukung gerakan separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.

Dia mengatakan sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini juga didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.

“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujarnya.

Counter diplomat Indonesia kepada Vanuatu

Diplomat muda Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu (foto: Youtube/United Nation)
Diplomat muda Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu (foto: Youtube/United Nation)

Silvany juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, justru mendikte Indonesia mengenai isu HAM di Papua.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujarnya.

Vanuatu merupakan salah satu negara di Pasifik yang memang vokal menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua. Vanuatu bahkan pernah menyusupkan tokoh separatis Papua, Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu dengan Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa sekitar Januari tahun lalu.