Ridwan Kamil Trending Usai Tuntut Keadilan atas Ucapan Mahfud Md soal Rizieq

DOMIGADO – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi trending topik twitter usai keluarkan statement Mahfud MD juga harus bertanggung jawab atas kasus Rizieq Shihab. Ridwan Kamil mendesak Menkopolhukam Mahfud MD untuk bertanggung jawab atas kasus kerumunan massa Rizieq Shihab di Tangerang, Jakarta, dan Bogor. Ridwan Kamil menilai kekisruhan dimulai akibat perntaan Mahfud MD yang mempersilakan simpatisan menjemput imam besar FPI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 10 November 2020.

Melansir laman Vivacom, Ridwan mengaku belum berkomunikasi dengan Mahfud atas sengkarut permasalahan itu. Namun, katanya, cukup jelas duduk perkaranya bahwa pernyataan Mahfud yang multitafsir juga bersumbangsih atas kerumunan massa.

“Jadi, lewat statement ini saja bahwa hidup ini harus adillah; semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak, dan segala hormat, juga bertanggung jawab terhadap prosesnya,” katanya kepada wartawan usai diperiksa oleh polisi di Markas Polda Jawa Barat di Bandung, Rabu, 16 Desember 2020.

Kasus kerumunan yang dihadiri Rizieq, kata mantan wali kota Bandung itu, hanya berdampak kepada kepala daerah, terutama Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dia bahkan harus diperiksa oleh polisi karena peristiwa kerumunan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Padahal, menurutnya, sedikit banyak, pernyataan Mahfud juga memicu banyak orang untuk menghadiri kegiatan itu sehingga menyebabkan kerumunan. Sayangnya, yang diproses hukum hanya setingkat kepala daerah.

“Jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya, suruh mengklarifikasi; khususnya Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam, itu juga statement-nya kan ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum. Tapi, intinya, menurut saya, kita harus menghormati hukum, tata nilai, yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab,” ujarnya.

Kendati begitu, Emil tidak keberatan ketika dimintai keterangan oleh polisi. Dia hanya berharap ada keadilan dalam kasus kerumunan yang dihadiri Habib Rizieq, yang berarti siapa pun yang bertanggung jawab harus dimintai keterangan.

“Saya mempertanyakan: kenapa hanya kami yang dimintai keterangan. Kalau urusannya kerumunan akibat kedatangan Habib Rizieq, kan ada tiga peristiwa, yaitu peristiwa di Bandara, Jakarta, dan Bogor. Kenapa peristiwa awalnya yang, menurut saya, lebih masif itu, sampai bikin kerumunan luar biasa, dan merugikan material secara luar biasa, malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami,” katanya.

Mahfud MD jawab Ridwan Kamil: Siap Kang, Saya Tanggung Jawab

Dilansir dari laman CNNIndonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kisruh kerumunan yang melibatkan Rizieq Shihab. Mahfud menyatakan dirinya akan bertanggung jawab atas pernyataannya terkait kerumunan usai kepulangan Rizieq. Hal itu disampaikan Mahfud melalui akun Twitter resmi miliknya.

“Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang,” kata Mahfud seperti dikutip dalam akun @mohmahfudmd, Rabu (16/12).

Mahfud tak membantah pernyataan RK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya yang mengumumkan soal Rizieq diizinkan ke Indonesia. Namun, kata Mahfud, hal itu disampaikan lantaran Rizieq sebagai warga negara Indonesia memiliki hak secara hukum untuk kembali ke tanah airnya.

Mahfud juga mengakui telah mengumukan soal penjemputan Rizieq dari bandara, meskipun dia telah menekankan agar proses penjemputan itu dilakukan dengan tertib.

“Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran Rizieq dari bandara hingga Petamburan. Menurutnya, hal itu sudah berjalan tertib hingga Rizieq tiba di rumahnya.

“Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,” kata Mahfud.