Junta Militer Myanmar Terguncang Akibat PNS Mogok Massal

DOMIGADO, Internasional – Gelombang demo anti kudeta militer Myanmar semakin besar. Terbaru, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Myanmar melakukan mogok masal dan turun ke jalan menolak kudeta militer. Sebagian besar PNS Myanmar menolak bekerja untuk junta militer. Para PNS ini bermaksud untuk melumpuhkan birokrasi sebagai bentuk kontribusi terhadap gerakan pembangkangan sipil.

Dilansir dari laman CNNIndonesia, Thida, seorang dosen universitas negeri Myanmar mengaku ia menolak untuk mengajar kelas online.

“Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Tapi jika kita pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal,” kata Thida, yang meminta kepada AFP namanya disamarkan, Senin (22/2).

Tiga pekan sejak kudeta, Thida menolak mengajar kelas onlinenya. Dia bergabung dengan mogok nasional yang dimulai oleh petugas medis. Dari ibu kota hingga pelabuhan tepi laut, penghentian pekerjaan di sektor swasta membuat kantor-kantor dan pabrik kosong serta memaksa banyak cabang bank tutup.

Namun, peningkatan jumlah pegawai negeri dalam perlawananlah yang membuat junta militer terguncang. Tanpa para PNS, pemerintah tidak dapat memungut pajak, mengirim tagihan listrik, menguji populasi untuk Covid-19 atau hanya menjaga agar negara tetap berjalan. Momok krisis keuangan sudah muncul akibat dihantam pandemi dan penurunan investasi asing.

Meski sudah banyak yang turun dalam aksi pemogokan, belum diketahui jumlah pasti para pekerja dari sekitar satu juta pekerja sektor publik yang berpartisipasi. Satu survei Crowdsourced menemukan, anggota dari 24 kementerian Myanmar kini terlibat dalam pemogokan massal. Sementara pelapor khusus PBB untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri memutuskan mogok.